Sebagai Edukasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, LPM Bhanu Tirta Adakan Nobar dan Diskusi Film “Menjaga Nama Baik Kampus”

Sebagai Edukasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, LPM Bhanu Tirta Adakan Nobar dan Diskusi Film “Menjaga Nama Baik Kampus”

LPM BHANU TIRTA       Comment   

Dokumentasi Nobar Film Demi Nama Baik Kampus
di Cafe AHWAYA Open Space, 10/05/26 (Foto: LPM Bhanu Tirta)

Persma Bhanutirta — Dunia Pendidikan kembali diresahkan dengan maraknya kasus dugaan pelecehan seksual yang banyak terjadi di wilayah kampus. Inilah yang menjadi salah satu sebab LPM Bhanu Tirta menggelar NOBAR (Nonton Bareng) dengan tajuk "Demi Nama Baik Kampus" yang dilaksanakan di Cafe AHWAYA Open Space, Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Minggu (10/5/2026).

Film ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara merespon kasus tersebut. Kegiatan nobar ini berlangsung dengan mendatangkan dua narasumber hebat yaitu Mohammad Arifin, Ketua Satuan Tugas (SATGAS) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPTKPT) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar dan Ana, pegiat komunitas perempuan di Blitar. Menurut Arif, bukti sekecil apapun dari korban sangat dipertimbangkan dalam penanganan kasus.

“Karena langkah pertama dalam menangani kasus pelecehan seksual adalah dengan mempercayakan korban agar mampu bercerita mengenai permasalahannya sebagai bukti autentik.” jelasnya.

Dosen Hukum Keluarga Islam (HKI) menambahkan bahwa dalam menangani kasus pelecehan seksual dibutuhkan waktu paling idealnya adalah 30 hari. Maka dari itu, korban juga wajib konsisten dalam proses pendampingan.

Wibi, salah satu peserta nobar sekaligus mahasiswa di kampus hijau memberikan pertanyaan pada saat diskusi.

“Mengenai bagaimana update atau transparansi mengenai suara berita-berita yang telah beredar di Kampus Hijau?” tanya Mahasiswa Kampus Hijau tersebut. Arif memberikan tanggapannya bahwa saat ini Satgas PPTKPT sudah sampai pada rekomendasi yang akan selesai pada hari Senin (11/6/2026). Satgas PPTKPT juga tetap mengacu pada undang-undang untuk melindungi segala pihak.

Pada sesi yang sama, seorang peserta umum bernama Adil memberikan pertanyaan kepada Ana “Sejak kapan pendidikan seksual itu diberikan dan bagaimana caranya agar tetap efektif di wilayah akademik?” tanyanya.  

Ana memberikan jawaban cukup kuat bahwa pemberian pendidikan seksual dilakukan sejak sedini mungkin dari orang tua kepada anak dan memberikan dampingan berupa bimbingan konseling pada proses akademik.

“Pendidikan seksual wajib diberikan sedini mungkin dengan pendekatan yang sesuai dengan usia anak atau keluarga kita.” tambahnya.

Diskusi ini merupakan salah satu upaya pengawalan kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus UNU Blitar. Sehingga mampu memberikan ruang dan bentuk nyata pembelaan terhadap korban.

Dengan mencuatnya berita-berita yang serupa para peserta dan penyelenggara nobar ini berharap agar kasus ini dapat ditindaklanjuti dengan tegas oleh pihak kampus. Sehingga ruang belajar di lingkungan kampus UNU Blitar kembali aman dan tidak ada lagi pelecehan seksual di wilayah akademis dan sejenisnya.

Penulis: Neha Nurhalimah

Editor: Farid Adrian

Resahkan Wacana Penggusuran Sekolah, Warga Blitar Gelar Aksi Tolak Pembangunan KDMP di Lingkungan SDN Tegalrejo 01

Resahkan Wacana Penggusuran Sekolah, Warga Blitar Gelar Aksi Tolak Pembangunan KDMP di Lingkungan SDN Tegalrejo 01

LPM BHANU TIRTA       Comment   

Dokumentasi aksi penolakan rencana pembangunan KDMP
di Lingkungan SDN Tegalrejo 01, 08/05/26 (Foto:LPM Bhanu Tirta)

 

Persma Bhanutirta — Kekhawatiran terhadap nasib pendidikan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tegalrejo 01 mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait rencana pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di area sekolah. Pertemuan yang digelar di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar itu dihadiri Wali Murid, Komite Sekolah, Pemerintah Desa, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), hingga perwakilan Dinas Pendidikan,  Jumat, (8/5/2026).

Selain itu, puluhan guru, wali murid dan mahasiswa anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terlihat berada di area parkir Kantor DPRD Kabupaten Blitar untuk menyuarakan penolakan recana peralihan sebagian bangunan SDN Tegalrejo 01 menjadi KDMP.

Pihak sekolah bersama wali murid menyampaikan keresahan terhadap rencana pembangunan KDMP yang disebut akan menggunakan sebagian fasilitas pendidikan di SDN Tegalrejo 01, Selopuro, Blitar. Kekhawatiran tersebut muncul karena pembangunan dinilai dapat mengurangi area sekolah dan mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Dalam wawancara usai RDP, Sunarto selaku ketua PGRI kabupaten Blitar menegaskan bahwa fasilitas pendidikan seharusnya tidak dijadikan objek Pembangunan. “Jangan menggunakan fasilitas pendidikan, karena bagaimanapun pendidikan adalah segalanya,” jelasnya.

Ia juga menyinggung kasus SDN Tlogo 02, Kanigoro, Blitar yang disebut telah mengalami pengurangan lahan sekolah, “Yang telah jadi korban itu SD di Tlogo dan jangan sampai ada korban lain,” tuturnya.

Pria yang berkeseharian mengajar di salah satau sekolah SMP Gandusari, menambahkan bahwa perjuangan penolakan pembangunan tersebut masih terus dilakukan bersama berbagai pihak, “Saya dan teman-teman masih belum berhenti berjuang bersama PGRI dan bersama Dinas Pendidikan,” tegasnya.

Keresahan serupa juga disampaikan Ketua Komite SDN Tegalrejo 01, Rudianto Indra Setiawan, ia menjelaskan bahwa pembangunan direncanakan memakan area cukup luas, termasuk sebagian besar lahan sekolah dan area parkir.

“Ukuran 40 × 30 meter serta lahan parkir 7 meter × 3 meter itu habis dan hanya menyisakan perpustakaan, gedung, dan separuh halaman. Kurang lebih hanya 20 persen yang tersisa,” jelasnya.

Menurut pria yang kerap disapa Rudianto menyampaikan bahwa pihaknya sebenarnya mendukung program KDMP, namun menolak apabila pembangunan dilakukan dengan menggunakan fasilitas pendidikan.

“Kami menerima program KDMP, tapi mohon jangan menggunakan fasilitas pendidikan,” ujarnya.

Ia khawatir luas sekolah akan semakin menyempit hingga berdampak pada keberlangsungan sekolah.

“Itu nanti mempengaruhi area sekolah yang jadi semakin menciut dan bisa-bisa sekolah ini mati nantinya,” katanya.

Zainal Fanani selaku Kepala Desa (Kades) juga berharap pembangunan KDMP di Desa Tegalrejo tidak mengganggu area sekolah. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sekolah lain yang masih memiliki alternatif pemindahan aset. 

“Untuk yang di Tlogo itu masih ada aset yang bisa dipindahkan, sedangkan untuk yang di Tegalrejo tidak ada,” pungkasnya. 

Diketahui, rencana pembangunan tersebut diperkirakan akan berdampak pada sekitar 106 siswa. Hingga saat ini, warga bersama pihak sekolah masih terus menyuarakan penolakan dan berharap pembangunan KDMP dapat dialihkan ke lokasi lain yang tidak berdampak pada fasilitas pendidikan.

Penulis: Salma Addina

Editor: Farid Adrian

Mencerdaskan atau Melukai? Sebuah Esai Terhadap Dugaan Kekerasan Seksual di Kampus Hijau

Mencerdaskan atau Melukai? Sebuah Esai Terhadap Dugaan Kekerasan Seksual di Kampus Hijau

LPM BHANU TIRTA       Comment   

 

Foto: Ilustrasi kolase perempuan yang dirundung kekerasan

Beberapa waktu yang lalu, kita bersama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional sebagai momentum refleksi nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Nilai-nilai tentang pendidikan yang merujuk amanat yang terkandung dalam Undang-undang Dasar (UUD) 45 yaitu: mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun belakang ini, maraknya kasus kekerasan seksual di lingkup pendidikan, sangat bertolak belakang dengan cita-cita awal pendidikan bangsa.

Kasus-kasus kekerasan seksual yang banyak memakan korban, sebagai catatan kelam dunia pendidikan kita, terutama di Perguruan Tinggi yang perlu dibenahi bersama. Lalu selama ini kita merayakan Pendidikan yang semakin maju, atau merayakan pendidikan yang hampir menemui ajalnya?

Berdasarkan data laporan terakhir bulan September 2025, Kementerian Perlidungan Perempuan dan Anak (Kemen PPA) menerima laporan kekerasan yang paling banyak dialami oleh Perempuan dewasa adalah kekerasan fisik sebanyak 656 korban, kemudian kekerasan psikis yaitu 497 korban, lalu disusul kekerasan seksual 281 korban.

Sedangkan Komnas Perempuan mencatat  dalam Catatan Tahunan (Catahu), pengaduan kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan sepanjang tahun 2020-2024 terdapat 97 kasus. Kekerasan seksual di perguruan tinggi menempati urutan pertama  sebanyak 42 kasus (43%), pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam menempati urutan kedua sebanyak 17 kasus (17,52 %) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 16 kasus (16,49 %).

Komisioner Komnas Perempuan, Devi Rahayu, mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es, dimana kasus yang dilaporkan jumlahnya lebih sedikit daripada yang terjadi di lapangan. WHO menyebut, 9 dari 10 korban kekerasan seksual tidak pernah berani melapor, hal ini disebabkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang kuat antara pelaku dan korban yang dimana korban memilih diam dan tidak berani melaporkan.

Berbeda dari laporan data yang dimiliki Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang jauh lebih tinggi. Dalam laporan 2025 saja, Kemendiktisaintek menerima lebih 800 laporan terkait kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Brian Yulianto, Mendiktisaintek dalam wawancaranya bersama beritasatu.com. (18/4/2026).

Data yang diperlihatkan diatas mengisyaratkan bahwa, kasus kekerasan seksual sangat menciderai pendidikan yang menjunjung karakter, khususnya Perguruan Tinggi. Meskipun penyelenggara negara menekan lajunya kasus kekerasan seksual dengan disahkan UU TPKS dan menginstruksikan dibentuknya Satgas PPKS, masih belum menciptakan ruang aman dan nyaman bagi mahasiswa.

Kasus kekerasan seksual bukanlah perkara yang biasa dan dianggap angin lalu. Kekerasan seksual termasuk kejahatan serius. Bayangkan saja ketika seseorang bersekolah tinggi dengan harapan ingin mengangkat derajat keluarganya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya, namun ia menjadi korban tindak kekerasan seksual yang membuatnya takut, trauma, dan merasa terganggu sehingga menghambat proses pendidikannya. Tentu hal ini sangat jauh dari nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Ki Hadjar Dewantara, yakni menjadikan Pendidikan sebagai piranti kemerdekaan.

Lebih ironinya lagi, dalam Catahu 2020-2024 yang dimiliki oleh Komnas Perempuan, pelaku kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan, terutama Perguruan Tinggi, salah satunya ialah Dosen. Seseorang yang sangat dihormati dan dipercaya oleh banyak orang. Saya ulangi lagi, pelakunya ialah dosen! Hal ini sangat jauh dari semboyan yang selalu didengungkan oleh Ki Hadjar Dewantara, “Ing Ngarso Sung Tuladha..” ( yang didepan;dosen, memberikan teladan). Lalu teladan apakah yang ditularkan dari seorang oknum pengajar jika ia adalah predator kekerasan seksual?

Bagaimana Kampus Hijau kita?  

Tersiul kabar dugaan di Kampus Hijau yang berakreditasi Baik Sekali ini, tentang tindakan kekerasan seksual yang bertahun-tahun belum terselesaikan. Sejauh ini tidak ada perhatian lebih serius yang dilakukan pihak kampus khususnya satgas PPKS.

Dugaan ini sangat mengganggu proses akademik dan pembelajaran yang dialami oleh mahasiswa bertahun-tahun. Salah satu pelaku Kekerasan Seksual diduga dilakukan oleh oknum dosen. Para korban terus bertambah dan lintas angakatan. Korban dan saksi mengalami ketakutan karena mendapatkan tekanan, intimidasi, hingga pengancaman nilai apabila melakukan hal-hal yang dinilai melawan.

Padahal Kampus Hijau melandaskan nilai-nilai pendidikannya pada ajaran Ahluss Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam Rahmatan lil ‘Aalaminn. Namun dengan diamnya kampus dan tidak ada respons untuk melawan kemunkaran, sama saja mengkhianati terhadap nilai-nilai itu sendiri.

Dengan terbitnya tulisan ini, kami menuntut pihak rektorat mengusutan tuntas dugaan kekerasan seksual yang terjadi didalam lingkungan kampus, mengingat alat dan instrument yang dimiliki kampus dirasa cukup lengkap untuk mengusut dan menindak tegas kasus dugaan ini namun tak melupakan hak-hak perlindungan korban dan saksi menurut peraturan yang berlaku.

Penulis: Bima Dwi Baskara

Editor: Farid

Minim Partisipasi, Alarm Demokrasi Kampus UNU Blitar

Minim Partisipasi, Alarm Demokrasi Kampus UNU Blitar

LPM BHANU TIRTA       Comment   

 

Bukti telah melakukan pemilihan 
(Foto LPM Bhanu Tirta 09/03/2026)

Persma Bhanu Tirta- Regenerasi kepemimpinan menjadi salah satu syarat utama keberlangsungan organisasi. Hal yang sama juga berlaku di lingkungan kampus, di mana organisasi mahasiswa membutuhkan pemimpin untuk menjalankan program sekaligus menjaga dinamika organisasi.

Di kampus, organisasi mahasiswa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Himpunan Mahasiswa (HIMA), hingga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Ormawa tidak hanya menjadi wadah aktivitas mahasiswa, tetapi juga ruang belajar kepemimpinan, diskusi, serta lahirnya gagasan perubahan. 

Bukankah mahasiswa sering disebut sebagai agen perubahan?

Pemira merupakan proses pemilihan pemimpin organisasi yang kembali diadakan di tahun kedua ini setelah dibekukan tiga tahun lamanya oleh pihak rektorat kampus. Alih-alih seperti bocah berinjak usia 2 tahun yang mulai nampak tumbuh kembangnya, namun sangat berbeda dengan Pemira kali ini. Meskipun bisa dikatakan masih belia, Pemira 2026 kali ini bisa disebut hampir menemui ‘ajalnya’.

Berdasarkan data KPRM, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdata oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) mencapai 1.422 mahasiswa. Namun hanya 219 mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya dengan pembagian jumlah pemilih dari Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial (FIPS) 51 suara, Fakultas Ilmu Eksakta (FIE) 74 suara, dan Fakultas Agama Islam (FAI) 94 suara. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi hanya sekitar 15 persen, jauh dari tingkat partisipasi yang sehat dalam demokrasi kampus.

Selain itu, pilihan kandidat calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) 75% adalah kandidat tunggal dari 17 prodi. Hanya prodi Teknik Mesin, PIAUD, Psikologi Islam, dan Ekonomi Syari’ah yang mengusung kandidat ganda.Namun bukan HMPS saja mengalami banyak kandidat tunggal, hingga sekaliber BEM-U pun berkandidat tunggal.

Fenomena banjir golput juga berkaitan dengan banyaknya kandidat tunggal dalam Pemira. Para kandidat tunggal pun tak bergairah untuk kompetisi dalam “menjajakan” visi-misi nya dalam mencari suara sebanyak-banyaknya. Hal ini cenderung para pemilih pun adalah orang-orang terdekat yang telah mengenal baik. Disisi kandidat, gagasan pun dibuat hanya ‘sekedar’ formalitas. Para pemilih yang benar-benar ‘melek’ politik pun, tak memiliki pilihan alternatif dan pembanding.

Miskinnya bursa kandidat sebagai data bahwa mahasiswa tak minat untuk ambil bagian sebagai ‘nahkoda’ penentu arah gerak organisasi intra. Padahal, kampus memfasilitasi ruang-ruang sosial sebagai ‘laboratorium’ pembelajaran dan pendidikan secara utuh dan menyeluruh melalui pengalaman-pengalaman nyata. 

Organisasi mahasiswa sebenarnya menjadi ruang belajar kepemimpinan, membangun jejaring, serta melatih kemampuan berpikir kritis secara aktif dan kreatif. Mengingat seorang mahasiswa sebagai individu yang terpelajar untuk melakukan praktik baik dalam membawa kehidupan Masyarakat umum yang berkeadilan dan berperan kemajuan bangsa.

Wahab Firmansyah, Ketua KPRM, memberikan pernyataan saat ditemui setelah penghitungan suara. Menurutnya, fenomena banjir golput ditengarai sebab apatis mahasiswa terhadap perpolitikan di lingkungan kampus. 

“Sikap acuh tak acuh dan tak mau tahu menyebabkan mahasiswa enggan berpartisipasi menggunakan hak suaranya.” tuturnya.

Perlu diketahui, demokrasi tak bisa berjalan dengan sehat apabila masyarakat yang menjadi tumpuan pengawas kekuasaan dan penentu pengambil kebijakan kolektif, menutup mata terhadap persoalan lalu dimanfaatkan pemimpin yang otoriter.

Sikap apatis juga muncul diakibatkan rasa kekecewaan terhadap kinerja-kinerja pengurus sebelumnya yang tak memiliki dampak dan berefek langsung terhadap keadaan kampus. Namun ditengah kemungkinan-kemungkinan ditengah gelapnya mendung, muncul cahaya asa dan optimis yang disampaikan oleh Indira, mahasiswa prodi Perbankan Syariah semester 4.

“Saya berharap pemimpin yang terpilih bisa membawa kampus menjadi lebih baik dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, tidak hanya ditampung tetapi juga direalisasikan,” ujarnya.

Pemira seharusnya menjadi ruang belajar demokrasi bagi mahasiswa. Namun rendahnya partisipasi dan maraknya kandidat tunggal menunjukkan bahwa demokrasi kampus sedang menghadapi tantangan serius. Jika kondisi ini terus dibiarkan, organisasi mahasiswa berpotensi kehilangan legitimasi sebagai representasi suara mahasiswa. Karena itu, momentum Pemira tahun ini seharusnya menjadi refleksi bersama bagi mahasiswa, penyelenggara Pemira, maupun pihak kampus untuk menghidupkan kembali tradisi demokrasi yang sehat di lingkungan UNU Blitar.

Penulis: Rahmatika Very  'Aghniya, Bima Dwi Baskara.

Editor: Chintya Putri Prasetyaningayu 

Mahasiswa UNU Blitar Harapkan Pemimpin Aspiratif dalam Pemira 2026

Mahasiswa UNU Blitar Harapkan Pemimpin Aspiratif dalam Pemira 2026

LPM BHANU TIRTA       Comment   

PEMIRA 2026 di UNU Blitar
(Foto LPM Bhanu Tirta 09/03/2026)

Persma Bhanu Tirta – Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA) 2026 Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar dilaksanakan pada Senin, 9 Maret 2026 di Kampus A. Yani UNU Blitar. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menyalurkan hak pilih sekaligus menentukan pemimpin mahasiswa yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi mereka di lingkungan kampus. 

Salah satu mahasiswa Perbankan Syariah semester 4, Indira, menyampaikan harapannya terhadap pemimpin mahasiswa yang akan terpilih melalui Pemira tahun ini. Ia berharap pemimpin yang terpilih mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi kampus serta menjadi wadah bagi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. 

“Saya berharap pemimpin yang terpilih bisa membawa kampus menjadi lebih baik dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, tidak hanya ditampung tetapi juga direalisasikan,” ujarnya.

Indira juga menilai bahwa pemimpin mahasiswa harus memiliki integritas serta mampu mendengarkan aspirasi mahasiswa. Selain itu, ia berharap adanya program kerja yang dapat mendukung perkembangan mahasiswa baik di bidang akademik maupun nonakademik. 

“Program yang saya harapkan seperti peningkatan fasilitas belajar, pengembangan soft skill, serta kegiatan yang mendukung prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa,” tambahnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ridho Ramadhan, mahasiswa Ilmu Komputer semester 2. Ia berharap pemimpin mahasiswa yang terpilih mampu menjalankan amanah yang telah diberikan oleh mahasiswa dengan penuh tanggung jawab. 

“Harapan saya pemimpin yang terpilih bisa menjalankan tugas dengan baik dan menjaga amanah yang sudah diberikan oleh mahasiswa,” katanya. 

Ridho juga menilai bahwa program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan mahasiswa perlu menjadi perhatian, salah satunya terkait pencegahan perundungan di lingkungan kampus. 

“Salah satu program yang menurut saya penting adalah pencegahan bullying di lingkungan kampus agar mahasiswa merasa lebih aman,” ungkapnya.

Sementara itu, panitia Pemira dari Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM), Wahab, menjelaskan bahwa jumlah mahasiswa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) mencapai sekitar 1.500 orang.

“Jumlah daftar pemilih tetap yang kami terima sekitar 1.500 mahasiswa yang sudah terdaftar,” jelasnya. 

Ia juga menyampaikan bahwa persiapan pelaksanaan Pemira dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, yaitu sekitar tiga hingga empat hari. Meski demikian, pihak panitia berharap kegiatan ini dapat menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi mahasiswa.

“Persiapan kami sekitar tiga sampai empat hari, mulai Kamis hingga Minggu. Semoga Pemira hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman mahasiswa, khususnya yang belum pernah mengikuti organisasi, serta menjadi evaluasi agar ke depan bisa lebih baik,” tuturnya. 

Melalui pelaksanaan Pemira ini, diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin mahasiswa yang mampu membawa perubahan positif serta memperjuangkan kepentingan mahasiswa di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.

Penulis: Rahmatika Very Aghniya'

Editor: Bima Dwi Baskara