Persma Bhanu Tirta – Pemangkasan anggaran pendidikan oleh pemerintah menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), termasuk di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar.
Meski pemerintah telah menyatakan bahwa KIPK tidak akan dipotong, mahasiswa tetap ragu, mengingat pemotongan anggaran pendidikan yang cukup besar bisa berdampak pada kelangsungan beasiswa ini. Blitar, (14/02/2025).
Pagu Awal dan Pemangkasan Anggaran
Pada awalnya, pemerintah menetapkan pagu anggaran KIPK sebesar Rp14,698 triliun untuk 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa pada tahun 2025.
Namun, dalam upaya efisiensi anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengusulkan pemangkasan sebesar Rp1,31 triliun dari pagu awal tersebut.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menegaskan bahwa pihaknya telah mengajukan keberatan atas pemangkasan tersebut.
Ia meminta agar anggaran KIPK dikembalikan ke angka semula karena program ini termasuk dalam kategori yang tidak seharusnya terkena efisiensi.
"KIPK adalah program yang sangat vital untuk mendukung akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kami sudah mengusulkan agar anggaran ini dikembalikan," ujar Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berusaha meredakan kekhawatiran dengan menyatakan bahwa anggaran KIPK tetap aman.
"Tidak ada pemangkasan anggaran untuk KIPK. Pemerintah tetap berkomitmen mendukung pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (14/02/2025).
Namun, mahasiswa masih mempertanyakan bagaimana program ini bisa tetap berjalan tanpa hambatan di tengah efisiensi besar-besaran pada sektor pendidikan.
Mahasiswa UNU Blitar Masih Ragu
Meskipun ada pernyataan resmi dari pemerintah, mahasiswa UNU Blitar tetap merasa was-was dengan kondisi ini.
Mereka khawatir pemotongan anggaran pendidikan secara keseluruhan akan berdampak pada pencairan KIPK atau bahkan pengurangan jumlah penerima di masa mendatang.
"Kalau benar KIPK tetap aman, alhamdulillah. Tapi kalau melihat pemotongan anggaran pendidikan yang besar, kami tetap was-was. Jangan sampai nanti di tengah jalan ada pengurangan kuota atau pencairannya jadi terhambat," ujar salah seorang mahasiswa Prodi HKI UNU Blitar yang menerima KIPK sejak semester pertama.
Desakan Mahasiswa untuk Transparansi Anggaran
Meski pemerintah sudah menyatakan KIPK tidak akan dipotong, mahasiswa UNU Blitar tetap mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Mereka meminta pemerintah tidak hanya memberikan janji, tetapi juga memastikan bahwa pencairan dana tetap berjalan lancar tanpa kendala teknis.
Kesimpulan: Mahasiswa Tetap Waspada, Pemerintah Diminta Transparan
Meskipun pemerintah telah menyatakan bahwa anggaran KIPK tetap aman, mahasiswa UNU Blitar serta seluruh pelajar perguruan tinggi di Indonesia masih meragukan kepastian tersebut.
Dengan pemotongan anggaran pendidikan yang cukup besar, mereka khawatir ada dampak tidak langsung, sehingga bisa menghambat pencairan atau mengurangi jumlah penerima beasiswa.
Mahasiswa berharap ada jaminan konkret dari pemerintah, baik dalam bentuk regulasi tertulis maupun transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Jika belum ada kepastian berkelanjutan, bukan tidak mungkin mahasiswa akan mengambil langkah lebih jauh, termasuk aksi protes, untuk memastikan hak pendidikan mereka tetap terjamin.
Penulis: Ahmad Kafiy
Editor: Aris Fadillah
